Vaksin Covid 19

Maret Masyarakat Umum Mulai Divaksin, Kadiskes Riau Ungkap Sanksi Bagi Warga yang Tak Mau Divaksin

Bagi masyarakat atau petugas publik yang tidak mau di vaksin, siap-siap menerima sanksi dari pemerintah. 

Editor: Theo Rizky
Dok Tribun Pekanbaru
Vaksin Sinovac tiba di UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan, di Jalan Kesehatan, Kecamatan Senapelan Pekanbaru, Selasa (5/1/2020). 

TRIBUNPEKANBARUTRAVEL.COM, PEKANBARU - Bagi masyarakat atau petugas publik yang tidak mau di vaksin, siap-siap menerima sanksi dari pemerintah. 

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin, pelaksanaan dan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 .

Dalam Perpres tersebut, juga diatur soal sanksi bagi warga yang menolak divaksin. Di antaranya adalah sanksi administrasi. 

“Kan ada sangsinya sesuai dengan Perpres. Setiap sasaran penerima vaksin yang menolak dikenakan sanksi administrasi, seperti, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan ada juga denda,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, Minggu (21/2/2021). 

BACA JUGA :

PKL di Kota Pekanbaru Bakal Punya Lokasi Khusus Berjualan, Akan Ada di Tiap Kecamatan

Deteksi Dini Permudah Penyembuhan Penyakit Kanker

Mimi menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak untuk mengikuti Vaksinasi Covid-19

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi, dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran vaksin yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi," katanya. 

Sanksi administratif yang diatur dalam Perpres tersebut, di antaranya, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin dan tidak mengikuti vaksin Covid-19 dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. 

"Kalau misalnya dia dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT), berarti nanti dia harus memperlihatkan sertifikat vaksinasinya. Kemudian, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, misalnya terkait pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan layanan lain yang sesuai dengan kewenangan," ujarnya. 

BACA JUGA :

FOTO : Bayi Owa Ungko Lahir di Kandang Transit Satwa BBKSDA Riau

Kuliner Hingga Fashion Jadi Andalan Ekonomi Kreatif di Kota Pekanbaru

Mimi menegaskan, pemahaman masyarakat terkait sanksi ini penting disampaikan. Mengingat mulai Maret 2021 mendatang, vaksinasi Covid-19 untuk kelompok kedua, yakni petugas publik dan Lansia mulai dilaksanakan di Riau. 

Petugas publik yang dimaksud meliputi tenaga pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, atlet. Kemudian, anggota DPRD, pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, TNI / Polri. Termasuk petugas pelayanan publik lainnya yakni, petugas pemadam kebakaran, BPBD, BUMN, BUMD, BPJS, hingga Kepala Perangkat Desa. 

Selain itu juga mencakup wartawan atau pekerja media, petugas pariwisata hotel dan restoran, serta pekerja transportasi publik yakni, petugas tiket, masinis, petugas bandara, pilot, pramugari, petugas pelabuhan, petugas Trans Jakarta dan MRT, sopir bus, kernet, sopir taksi, dan ojek online.

Resign dari Bank, Pria Ini Sukses Dirikan Rumah Herbal di Kala Pandemi Covid-19

Penyuntikan Vaksin Covid-19 Sia-Sia Jika Hanya Dilakukan Sekali

25 Ribu Nakes di Riau Sudah Menerima Vaksin Covid, Ini Kelompok Selanjutnya, Termasuk Wartawan

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved