Pelindo 1

Cegah KKN, Pelindo 1 & KPK Teken Kerja Sama Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi

Perjanjian kerja sama ini merupakan wujud upaya dalam penegakan prinsip Good Corporate Governance (GCG), pencegahan praktek KKN

Istimewa
Penandatanganan kerjasama Whistleblowing System Terintegrasi Pelindo 1 oleh Direktur Utama Pelindo 1 Dani Rusli (ketiga kanan) dengan KPK pada Selasa, 2 Maret 2021 (2) 

TRIBUNPEKANBARUTRAVEL.COM, PEKANBARU - Pelindo 1 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani kerja sama penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi terintegrasi atau yang dikenal Whistleblowing System TPK Terintegrasi di Aula Gedung Juang KPK Jakarta pada hari Selasa (02/03/2021) lalu.

Hal ini sebagai salah satu komitmen Pelindo 1 dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Pelindo 1 Dani Rusli Utama Mochamad Hadiyana selaku Deputi Bidang Bidang Informasi dan Data KPK yang disaksikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu juga dihadiri oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo.

Penandatanganan kesepakatan ini mencakup integrasi penanganan pengaduan melalui Whistle Blowing System yang bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan optimal. 

BACA JUGA :

FOTO : Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua di Gor Remaja Pekanbaru

Skadud 16 Lanud Roesmin Nurjadin Berhasil Raih Penghargaan Zero Accident Award

Dalam siaran pers yang diterima Tribunpekanbarutravel.com , Rabu (3/3/2021) , Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kerjasama dengan KPK merupakan wujud  dukungan kementerian terhadap perusahaan BUMN. 

Kementerian BUMN akan menjadi mitra yang kontributif dan solutif dalam pencegahan korupsi.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di Kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN. Saya juga komit kepada pimpinan BUMN bahwa penilaiannya fair dan transparan bukan karena suka atau tidak suka. Segala upaya pencegahan korupsi telah dilakukan BUMN lewat sejumlah terobosan, salah satu terobosannya adalah membuka seluruh laporan keuangan BUMN yang bisa diakses oleh Presiden dan Menteri Keuangan,” ujar Erick.

BACA JUGA :

Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Pelindo 1 Kembangkan Kuala Tanjung Port and Industrial Estate

Terus Berinovasi, Pelindo 1 Makin Gencar Kembangkan Layanan Digital di Terminal Penumpang

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo 1, Dani Rusli Utama menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan wujud upaya dalam penegakan prinsip Good Corporate Governance (GCG), pencegahan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penegakan prinsip integritas dan keterbukaan.

“Kami sangat mendukung kesepakatan WBS ini, karena hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh Pelindo 1 dalam setiap aktivitas pekerjaan, diantaranya; Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran. Sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberantas korupsi tanpa ada kekhawatiran identitasnya terungkap,” ujar Dani Rusli Utama.

Foto Bersama Ketua KPK Firli Bahuri dan Direktur BUMN saat penandatanganan Kerjasama Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi di Aula Gedung Juang KPK Jakarta pada Selasa (2/3/2021)
Foto Bersama Ketua KPK Firli Bahuri dan Direktur BUMN saat penandatanganan Kerjasama Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi di Aula Gedung Juang KPK Jakarta pada Selasa (2/3/2021) (Istimewa)

Melalui sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri pada acara penandatanganan kerja sama antara KPK dengan 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sinergi ini bertujuan untuk mendorong penggunaan Whistleblowing System sebagai alat dalam mendeteksi korupsi.

“Saya berharap dengan WBS Terintegrasi, WBS pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dapat optimal dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelas Firli Bahur.

“Sebelumnya sudah ada dua program kerja KPK yang sudah dilakukan penerapannya di Kementerian BUMN  dan BUMN yaitu penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP ISO 37001) dan tentang tentang Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan kemudian program Whistleblowing System ini. Hal ini menjadi kewajiban bagi KPK untuk bersinergi dengan BUMN, berusaha menjaga agar BUMN mampu mencapai tujuannya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, terhindari dari fraud dan/atau tindak pidana korupsi. Keterlibatan KPK dalam kerja sama ini adalah membantu dan mendorong, monitor, serta evaluasi agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal sehingga menjadi sarana efektif dalam upaya BUMN melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Melalui kesepakatan kerja sama WBS Terintegrasi diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK.

Pelindo 1 dan PFI Medan Ngobrol Bareng Jurnalis, Bahas Layanan dan Kiat Jurnalis Foto Masa Pandemi.

FOTO : Melihat Terminal Peti Kemas Perawang Milik Pelindo 1 di Kabupaten Siak

Pelindo 1 Dukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kemitraan di Empat Provinsi

Ikuti kami di
Penulis: Theo Rizky
Editor: Theo Rizky
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved