Kota Pekanbaru

Pasar Cik Puan Bakal Dikelola Pemko Pekanbaru

Nasib Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru kini akhirnya menemukan titik terang

Penulis: Theo Rizky
Editor: Theo Rizky
tribunpekanbarutravel.com/Theo Rizky
Kondisi bangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru beberapa waktu lalu 

TRIBUNPEKANBARUTRAVEL.COM, PEKANBARU - Nasib Pasar Cik Puan , Kota Pekanbaru akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kota Pekanbaru bakal menyerahkan aset tersebut ke Pemerintah Provinsi Riau.

Namun pemerintah kota tetap mengelola pasar tersebut. Bahasan ini jadi satu topik pembicaraan Walikota Pekanbaru dengan Gubernur Riau pada pekan lalu.

"Gubri sudah menjelaskan bahwa operasionalnya tetap oleh pemerintah kota, sebab provinsi tidak punya kewenangan mengelola pasar," terang Walikota Pekanbaru Firdaus kepada Tribunpekanbarutravel.com , Rabu (7/4/2021).

Menurutnya, pembahasan tersebut bakal ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Tim dari keduanya bakal menuntaskan permasalahan aset yang sudah bertahun-tahun ini.

Firdaus memastikan bahwa pemerintah kota dan pemerintah provinsi sudah sepakat menata aset bersama. Mereka sudah membahasnya dalam pertemuan pekan lalu.

Awalnya pemerintah kota sempat meminta ketegasan terkait aset Pasar Cik Puan .

Mereka mempersilahkan pemerintah provinsi untuk mengelola pasar di Jalan Tuanku Tambusai itu.

Dirinya menyatakan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru siap melepas aset yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB).  Lahan pasar itu seluas 7.000 meter persegi.

Firdaus siap melepasnya bila memang hendak dikelola Pemerintah Provinsi Riau atau diserahkan kembali ke kota. Pemerintah kota menyerahkan sepenuhnya nasib aset itu kepada pemerintah provinsi.

Apalagi sejumlah lahan pemerintah kota juga berdiri kantor di bawah naungan pemerintah provinsi. Satu di antaranya Museum Daerah Sang Nila Utama dan Taman Budaya di Jalan Jendral Sudirman.

"Lahan seluas dua hektar itu kita serahkan hibah asetnya ke pemprov," paparnya.

Tanah dan bangunan nantinya menjadi urusan pemerintah setelah adanya hibah. Saat ini lahannya masih milik pemerintah kota sedangkan bangunannya milik pemerintah provinsi.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved