BRSAMPK Rumbai

Balai Anak Rumbai Jajaki MoU Bersama Pemerintah Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat

Kunjungan itu bermaksud untuk memperkuat kemitraan dan dalam rangka koordinasi penanganan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus

Penulis: Theo Rizky
Editor: Theo Rizky
Istimewa
Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Sijunjung, Endra Noflinda mengunjungi Balai Anak "Rumbai" Pekanbaru, kunjungan itu disambut langsung oleh Kepala Balai Anak Rumbai Pekanbaru , Ahmad Subarkah, Senin (24/5/2021) 

TRIBUNPEKANBARUTRAVEL.COM, PEKANBARU - Kedatangan rombongan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat disambut hangat oleh Kepala Balai Anak “Rumbai” di Pekanbaru, Senin (24/5/2021)

Kedatangan Istri Bupati Kabupaten Sijunjung, Endra Noflinda, selaku Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Sijunjung bersama staf bermaksud untuk memperkuat kemitraan dan dalam rangka koordinasi penanganan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dengan Balai Anak “Rumbai” di Pekanbaru .

Kepala Balai Anak Rumbai Pekanbaru , Ahmad Subarkah, membuka pertemuan tersebut dengan penjelasan tugas dan fungsi balai sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal Kementerian Sosial RI yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada AMPK di wilayah cakupan kerjanya yang terdiri dari empat provinsi, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Lampung.

“Alhamdulillah, kemitraan kami dengan pemerintah Kabupaten Sijunjung khususnya Dinas Sosial sudah terjalin dengan baik. Sejak 2019 sampai dengan saat ini, sudah 9 anak asal Kabupaten Sijunjung mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di balai. Termasuk satu diantaranya adalah bayi hasil hubungan incest pada tahun 2019 yang sekarang sudah mendapatkan orang tua asuh melalui proses adopsi yang ditangani balai,” ujar Ahmad Subarkah, membuka pertemuan.

Pada kesempatan tersebut Ahmad Subarkah juga memaparkan program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan terhadap Anak AMPK, serta adanya paradigma baru sebagaimana arahan dari Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial terhadap anak berbasis Asistensi Rehabilitas Sosial (ATENSI) Anak.

Ahmad Subarkah menjelaskan, ATENSI dikembangkan melalui tiga pendekatan, yaitu berbasis keluarga, komunitas, dan residensial terdiri dari 7 komponen kegiatan yaitu dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan dan pengasuhan sosial, dukungan keluarga, terapi, kewirausahaan dan pelatihan vokasional, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesabilitas bagi AMPK.

BACA JUGA :

Jalani Rehabilitasi Sosial di Balai Milik Kemensos, Anak dengan Depresi Berat Ini Berhasil Pulih

Jangkau Penyandang Disabilitas dan ABH, Balai Anak Rumbai Beri Bantuan Nutrisi di Pelalawan

Optimalisasi ATENSI sangat didukung dengan peningkatan kolaborasi, sinergi, dan integrasi Balai/Loka dengan Sakti Peksos, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta penguatan kemitraan dengan lembaga lain yang melakukan penanganan pada permasalahan-permasalahan anak.

Terkait hal itu, Ahmad Subarkah menyampaikan bahwa pihaknya mendorong adanya layanan integratif.

"Dalam penanganan ABH misalnya, penanganannya tidak diarahakan kepada pidana tapi ke arahan restoratif justice, dan ini tentunya membutuhkan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum. Dinas Pendidikan juga berperan untuk menjamin hak Pendidikan ABH tetap terpenuhi, jangan sampai anak tiba-tiba dikeluarkan dari sekolah.” kata Ahmad.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved