Pemprov Riau Terima Inmedagri PPKM Level 3 Libur Nataru, Begini Penjelasan Kadiskes Riau

Pemerintah Provinsi Riau telah menerima instruksi Mentri Dalam Negri terkait dengan PPKM Level 3

Editor: Theo Rizky
tribunpekanbarutravel.com/Theo Rizky
Sejumlah kendaraan melewati Jalan Raya Lintas Pekanbaru-Bangkinang beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPEKANBARUTRAVEL.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau telah menerima instruksi Mentri Dalam Negri (Inmendagri) terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Aturan ini berlaku selama periode Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru), mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuiani Nazir, Jumat (26/11/2021) mengatakan, dengan telah keluarnya Inmendagri, maka seluruh Kabupaten Kota yang saat ini level 2 dan level 1, kembali memberlakukan PPKM level 3 dan mengaktifkan kembali fungsi satuan tugas penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan di Kabupaten Kota.

“Inmendagri sudah dikeluarkan terkait dengan pemberlakuan PPKM Level 3 , mulai 24 Desember, sampai 2 Januari 2022. Masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan,” kata Mimi.

Dijelaskannya lagi, selama pelaksanaan pemberlakuan PPKM Level 3 saat Natal dan Tahun baru 2022. Tempat wisata, pengelolaan mal dan pelaku usaha, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

“Jadi selama libur natal dan tahun baru, peniadaan mudik kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau, yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Mimi. ‎ 

Terkait libur Nataru,  Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan menjelaskan, Pemprov Riau akan segera menerbitkan surat edaran untuk menegaskan kembali aturan ASN dilarang mudik selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mencegah penularan Covid-19 . 

Baca juga: Kebijakan Larangan Mudik dan Cuti Saat Libur Nataru‎, Ini Kata Ahli Epidemiologi Riau 

Surat edaran gubernur Riau ini nantinya akan menegaskan kembali kepada OPD agar mengawasi seluruh pegawainya agar tidak mengambil cuti dan melakukan kegiatan mudik.

"Nanti kita tindak lanjuti dengan membuat surat edaran, tinggal nunggu tandatangan dari pak gubernur," katanya.

Ikhwan meminta agar nanti setelah surat edaran dikeluarkan, kepala OPD untuk mengawasi ASNya agar tidak melakukan mudik saat libur Nataru

"Untuk pengawasan, nanti kepala OPD yang langsung ‎mengawasi," katanya. 

Seperti diketahui, ‎Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait larangan mudik selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) guna mencegah penularan Covid-19

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menpan-RB Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Covid-19 . 

Baca juga: ASN Pemko Pekanbaru Dilarang Cuti Selama Momen Natal dan Tahun Baru

Ikhwan Ridwan meminta seluruh ASN mempedomani Surat Edaran yang diterbitkan Kemenpan-RB yang tujuannya untuk saling menjaga diri dari penularan Covid-19

"Semoga perayaan Nataru kali ini dapat berjalan lancar, demi mengantisipasi lonjakan kasus di Provinsi Riau diharapkan ASN tetap mempedomani SE Kemenpan-RB ini dan taat protokol kesehatan," katanya, Kamis (25/11/2021).

Surat Edaran itu dikeluarkan dalam rangka mencegah dan memutus penularan Covid-19 yang berpotensi meningkat karena adanya perjalanan orang selama libur Nataru

Adapun isi Surat Edaran ini yaitu pertama,  pegawai ASN dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik selama periode Nataru sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. 

Kedua, larang kegiatan bepergian ke luar daerah dapat dikecualilan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam suatu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor(Work From Office). 

Selanjutnya juga dikecualikan bagi ASN yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja. Serta ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan instansinya. 

Ketiga, bagi ASN yang dikecualikan untuk melaksanakan kegiatan ke luar daerah diimbau agar selalu memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved