Jadi Pusat Perhatian, Sejumlah Provinsi Belajar Tentang Perkebunan Sawit ke Riau

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia .

Editor: Theo Rizky
tribunpekanbarutravel.com/Theo Rizky
Kebun sawit di Provinsi Riau 

TRIBUNPEKANBARUTRAVEL.COM, PEKANBARU - Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia .

Karena itu jangan heran, jika Bumi Lancang Kuning ini menjadi magnet bagi daerah lain untuk belajar dan menggali lebih jauh terkait dengan perkebunan sawit dan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS).

Dalam satu bulan ini saja, ‎ sudah dua provinsi penghasil sawit datang ke Riau. Mereka terang-terangan ingin belajar soal tata niaga TBS di Riau.

Yakni ‎ Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) yang berkunjung ke Riau. Kedua provinsi ini datang sama-sama membawa asosiasi petani dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

"Kalau tak ada halangan, bulan ini juga Pemprov Papua Barat dan Kalimantan Barat (Kalbar) akan datang kesini (Riau)" kata Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli, Minggu (5/12/2021).

Di Forum Tandan Buah Segar (TBS) dua bulan lalu pun, banyak suara yang berpendar ingin belajar soal tata niaga sawit ke Riau. 

Adalah Peraturan Gubernur Riau nomor 77 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau yang jadi penyebabnya.

Gara-gara Pergub  yang disahkan Desember tahun lalu itu, yang selama ini tak ada kemitraan antara petani swadaya dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sekarang sudah ada tiga. Masing-masing di Rokan Hulu (Rohul), Kampar dan Pelalawan.

Kemitraan ini menjadi roh dalam Pergub itu. Sebab dengan kemitraan, dipastikan akan nyaris tak ada masalah, termasuk pada rentang kendali distribusi hingga rendemen.

Sebab petani sudah berkelembagaan dan kelembagaan itu 'nyawa' kemitraan tadi.   

Uji rendemen kelapa sawit se-Riau juga sudah tuntas dilakukan.

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang digandeng langsung untuk itu. 

Bulan ini hasil uji rendemen yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu sudah akan ketahuan. 
  
Lalu, survey kondisi semua PKS juga sudah  dilakukan, semua pemilik malah sudah dipanggil.

Tujuannya untuk mengetahui umur pabrik itu dan kemudian disingkronkan dengan aturan main soal biaya operasional pabrik yang bakal diberlakukan antara kelembagaan petani dan PKS. 

Satu lagi yang unik, setelah Pergub ini ada, tim penetapan harga dibikin baru.

Kalau sebelumnya Disbun Riau, perusahaan, Kelembagaan petani, asosiasi petani, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) saja yang ada di tim itu, Biro Ekonomi Setdaprov Riau dan Disperindag Riau sudah dilibatkan di tim yang baru. 
 
Lalu berita acara penetapan harga yang selama ini cuma satu, nanti bakal menjadi tiga; penetapan harga TBS petani swadaya, penetapan harga TBS plasma dan penetapan harga cangkang. 

Gubernur Riau Syamsuar , mengagas hadirnya Pergub ini yang didukung penuh oleh Apkasindo , Samade dan Aspek-PIR. Dibilang begitu lantaran bekas Bupati Siak dua periode itu mengawal langsung penyusunan draftnya.         

"Saya ingin Pergub ini benar-benar bisa mengawal harga yang berkeadilan bagi petani swadaya, plasma dan dunia usaha. Biar mereka merasa hak-haknya terpenuhi. Dan oleh semua itu, kepastian pasar bagi petani dan kepastian bahan baku bagi pelaku usaha, bisa terpenuhi. Jangan asal-asalan," katanya.

( Tribunpekanbarutravel.com )

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved