Tiga Desa di Riau Diusulkan Jadi Desa Anti Korupsi Nasional, KPK Akan Turunkan Tim

Nantinya KPK hanya memilih satu yang akan menjadi desa percontohan anti korupsi di Provinsi Riau

Editor: Theo Rizky
tribunpekanbarutravel.com/Theo Rizky
Ilustrasi KPK. Pemerintah Provinsi Riau sudah mengusulkan tiga desa di Riau sebagai nominasi desa Anti Korupsi. 

TRIBUNPEKANBARUTRAVEL.COM - Tiga desa di Provinsi Riau diusulkan sebagai percontohan desa anti korupsi tingkat nasional.

Ketiga desa itu yakni, Desa Seresam, Seberida, Indragiri Hulu. Kedua Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar

Ketiga Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil (PMD-Dukcapil) Riau, Djoko Edy Imhar, Minggu (15/1/2023) mengatakan, tiga desa yang diusulan menjadi percontohan anti korupsi telah melalui seleksi di tingkat provinsi. 

Dijadwalkan dalam waktu dekat ini tiga desa tersebut akan dikunjungi oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari tiga desa yang kita usulkan itu, nanti hanya satu yang akan dipilih menjadi desa percontohan anti korupsi," terangnya.

Djoko menyampaikan, di Indonesia ada 22 desa dari 22 provinsi yang dijadikan pilot project desa percontohan anti korupsi.

Sebelumnya 22 desa ditetap menjadi desa percontohan anti korupsi, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan KPK
 
Tahapan awal tim KPK nanti akan turun ke 22 provinsi melakukan observasi pada Januari-Februari 2023. 

"Kemudian bimbingan teknis dilakukan Maret-Juni, pendampingan pemenuhan indikator Juli-Agustus, penilaian September-Oktober, dan November 2023 baru ditetapkan secara nasional," ujarnya. 

Djoko menegaskan, pihaknya sebagai tim di daerah sudah melakukan penilaian dan verifikasi ke lapangan sesuai dengan pedoman dan indikator yang sudah ditetapkan dari KPK RI. 

Setelah dilakukan penilaian dan verifikasi lapangan maka didapatkan tiga desa sebagai nominasi desa Anti Korupsi di Provinsi Riau.

Selanjutnya ketiga desa tersebut diusulkan ke KPK RI untuk ditetapkan satu desa oleh pihak KPK

"Nanti KPK yang menetapkan satu dari tiga desa nominasi yang kita usulkan itu. Jadi yang menetapkan itu KPK, bukan kita, bukan pak Gubernur, tapi KPK langsung. Kita hanya menyampaikan tiga usulan, selanjutnya KPK lah yang akan memilihnya," kata Djoko.
 
Menurut keterangan Djoko, untuk seleksi desa percontohan anti korupsi sangat ketat karena terdapat 5 indikator dan 18 sub indikator yang harus dipenuhi. 
 
"Namun kita tetap optimis dengan kerjasama yang solid lembaga, satu dari tiga desa yang kita usulkan bisa masuk nominasi tingkat nasional. Nanti setiap desa yang mewakili provinsi bisa menjadi pilot project desa lainnya dalam membangun semangat anti korupsi," katanya.

( Tribunpekanbarutravel.com )

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved